Ambisi Jakarta Menuju Mega City di Asia

ilustrasi/dok b8

Pada awal terbentuknya Jakarta, mungkin tidak ada yang menyangka kota pelabuhan itu akan berkembang menjadi sebuah kota metropolitan dengan lebih dari 10 juta jiwa menempatinya.

"Pada awal kemerdekaan, penduduk Jakarta hanya sekitar 600 ribu jiwa dan dilayani oleh infrastruktur kota seperti jalan, trem, kereta api, air bersih, dan penerangan jalan yang memadai. Bahkan pada saat itu Jakarta dikenal sebagai salah satu Jewel of the East," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam sambutannya di Rapat Paripurna Istimewa Memperingati HUT 484 Jakarta di DPRD DKI, Jakarta, yang diperingati tiap tanggal 22 Juni.

Jika ditarik lebih jauh lagi, Jakarta berawal dari sebuah bandar kecil yang terletak di muara Sungai Ciliwung dengan penduduk hanya sekitar 15 ribu jiwa.

Namun kini, dengan ribuan perusahaan berkantor pusat di ibu kota Republik Indonesia itu, lebih dari 10 juta warga menempati Jakarta dan daerah penyangganya yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pertumbuhan yang begitu pesat itu tidak ayal membutuhkan pertumbuhan infrastruktur yang memadai, yang sayangnya belum mampu dilakukan pemerintah sehingga Jakarta dikenal sebagai sebuah kota yang semrawut dan kemacetan menjadi santapan sehari-hari warganya.

Meski demikian, sebagai harapan HUT DKI Jakarta tahun 2011 ini, Gubernur mengungkapkan optimisme bahwa Jakarta masih dapat ditata dan masih akan dapat berperan besar di kancah dunia yang akan datang.

"Ke depan, Jakarta akan menjadi sebuah megacity, kota besar dengan lebih dari 10 juta penduduk, salah satu dari 20 megacity yang ada di dunia. Jakarta akan berkembang selain sebagai pusat ekonomi Indonesia, juga akan menjadi salah satu pusat ekonomi dunia," ujar Foke (panggilan akrab Fauzi Bowo).

Ia menambahkan bahwa prerkiraan berbagai kalangan ahli juga menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpotensi menjadi salah satu dari lima negara kontributor terbesar ekonomi dunia.

Namun ia menegaskan, masih banyak yang harus dikelola untuk mencapai ambisi tersebut.

Foke menuduh bahwa kompleksitas permasalahan Jakarta saat ini merupakan kelanjutan yang terus menumpuk dan meluas dari proses perkembangan di masa lalu atau dengan kata lain, secara tidak langsung ia menuduh kesemrawutan Jakarta merupakan kesalahan dari pemerintah terdahulu.

Untuk tidak mengulangi kesalahan itu, ia menggunakan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) DKI Jakarta 2010-2030 sebagai landasannya membangun Jakarta.

Dalam perspektif "triple burden" yang diajukannya (pengelolaan beban masa lampau, masa kini dan masa depan), Fauzi menyatakan seluruh pihak harus melihat permasalahan kemacetan dan banjir sebagai pekerjaan rumah masa lampau yang harus diselesaikan saat ini supaya tidak membebani kota Jakarta di masa yang akan datang.

"Fondasi masa depan Jakarta terletak dalam keberhasilan mengelola triple burden (tiga beban) tersebut," ujarnya.

Dalam konteks pengelolaan masa depan, Foke menunjuk beberapa hal yang telah disiapkan masa pemerintahannya antara lain Jakarta Coastal Defense Strategy, Pusat Jasa Keuangan Regional, Mass Rapid Transit, Kawasan Ekonomi Khusus dan pelabuhan laut di Marunda, serta penataan ruang Jakarta 2030.

Tidak hanya itu, rancangan RTRW 2010-2030 juga telah mengantisipasi tren pertumbuhan kawasan penyangga atau juga disebut "Greater Jakarta" (Jabodetabekjur) yang akan dihuni oleh sekitar 30-35 juta jiwa pada tahun 2030.

"Apa yang kita lakukan sekarang dan di hari-hari mendatang akan menentukan kualitas hidup masyarakat dan peradaban Jakarta. Kita tidak ingin generasi masa depan menyesalkan terjadinya kegagalan dari upaya-upaya yang kita rintis saat ini. Kita ingin mereka melanjutkan apa yang kita hasilkan dan menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang semakin meningkat," harap Foke.

Ambisi Nampaknya ambisi Pemprov DKI Jakarta itu juga mendapat sambutan baik dari perwakilan rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta saat ini.

Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan memberikan apresiasinya terhadap pembangunan yang dilakukan selama ini meskipun memberikan catatan terhadap sejumlah masalah kunci yang masih perlu pembenahan secepatnya, diantaranya, kemacetan, air bersih, limbah dan sampah, kependuduan dan ruang terbuka hijau.

"Hal-hal ini yang perlu disertakan menjadi bagian utama dan prioritas dalam kebijakan penataan ruang dan wilayah DKI Jakarta yang sedang dipersiapkan saat ini. Sebab membangun Jakarta bukan hanya sekedar tugas rutin administrasi publik yang dipimpin kepala daerah, karena membangun Jakarta juga membangun Indonesia," kata Ferrial dalam Rapat Paripurna Istimewa Memperingati HUT 484 Kota Jakarta di gedung DPRD DKI, Jakarta.

Sebagai Ibu kota Republik Indonesia, Jakarta disebutnya menjadi barometer dan wajah Indonesia di mata dunia sehingga rancangan dan kebijakan membangun Jakarta akan senantiasa dibandingkan atau menjadi tolak ukur bagi ibukota negara-negara sahabat.

Selain itu, membangun Jakarta disebutnya membangun kota yang akan menjadi contoh bagi pembangunan setiap kota di Indonesia, menjadi teladan secara nasional, sehingga tugas membangun Jakarta tidak bisa main-main.

"Persoalan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta tidak terbatas pada persoalan infrastruktur saja, melainkan dinamika manusia yang menghuni kota ini juga menjadi persoalan yang tidak kecil karena harus menangani masalah kependudukan yang berjumlah 9,5 juta jiwa," ujar Ferrial.

Sejauh ini, Dewan menilai penyediaan sarana dan prasarana telah cukup memadai dan memenuhi syarat sebagai kota internasional di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, kependudukan, transportasi, pembangunan jalan, rumah sakit dan puskesmas, penanganan warga miskin dan anak terlantar.

Namun catatan kembali diberikan Dewan pada penanganan anak-anak jalanan di Jakarta yang telah mencapai 12 ribu anak yang akan ditangani oleh dana hibah APBD DKI untuk 1.200 anak dan sekitar 4.500 anak jalanan lainnya akan ditangani melalui APBN DKI.

"Ini harus dikerjakan, sehingga target yang ditetapkan Kementerian Sosial, tahun 2011 Jakarta bebas dari anak jalanan bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan kembali," kata Ferrial.

Begitu juga dalam penyediaan sarana prasarana guna mengatasi daerah kumuh dan padat penduduk, Dewan menekankan hal itu agar menjadi prioritas Pemprov DKI dalam pembangunan rumah susun sebagai salah satu solusi di tempat tersebut.

Pembangunan rumah susun dikatakan Ferrial harus dipercepat karena daerah kumuh selalu melahirkan budaya kekerasan, budaya berebut, budaya tidak disiplin sehingga selalu rawan dalam bidang ketertiban dan keamanan.

Tak kurang Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto juga menyampaikan imbauannya dan meminta masyarakat merasa memiliki Jakarta sehingga rela berkorban menghadapi berbagai masalah yang ada.

"Mari kita jadikan Jakarta sebagai milik kita bersama. Dengan merasa memiliki akan timbul rasa mencintai sehingga berbuat baik rela berkorban pikiran dan tenaga tidak kenal lelah menghadapi persoalan di Jakarta," kata Wagub.

Permasalahan kemacetan dan banjir, Wagub mencontohkan tidak semua merupakan wewenang Pemprov DKI namun ada yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat, ada yang menjadi kewenangan provinsi dan ada yang menjadi kewenangan Pemerintah kota.

"Tapi masalah itu juga menjadi permasalahan masyarakat yang dihadapi bersama," ujarnya.

Masalah banjir disebutnya juga sering disebabkan karena kurang disiplinnya masyarakat menjaga kebersihan seperi masih adanya warga yang membuang sembarangan sampah di kali.

Jika semua permasalahan itu dapat ditangani secara sistematis dan tidak hanya menggunakan solusi sementara, kemungkinan besar ambisi menjadi salah satu megacity di Asia bahkan di dunia dapat dicapai Jakarta, namun untuk sementara mungkin seharusnya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan apa yang menjadi tema HUT DKI tahun ini yaitu Jakarta Kita (Jakarta Makin Ditata, Makin Dicinta).(Arie Novarina/Ant)